CILACAP, (CIMED) – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo Sulisto mendukung penuh peran aktif PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.
“Peran Bank BTN yang sangat penting tersebut perlu didukung oleh berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR RI, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di Hotel Magnum Kabupaten Banyumas, Minggu (28/05/2023).
Dikatakan, backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit bukanlah menjadi tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. Komisi VI DPR RI, kata Adisatrya, akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
“Seperti yang kita ketahui, sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, karena dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya. Apalagi sektor perumahan menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit,” kata Adisatrya.
Komisi VI DPR RI, lanjut Adisatrya, juga mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Jokowi, khususnya dalam mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan agar diperpanjang. Hal ini penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan,.
“Peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia,” papar politikus PDI Perjuangan itu.
Perbankan seperti Bank BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. Ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan mengawal percepatan impelementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
