CILACAP – Pemerintah pusat diminta segera melakukan penanganan kerusakan bangunan saluran air bawah sungai (syphon) D.I. Serayu di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan yang patah akibat mengalami degradasi permukaan dasar Sungai Serayu sejak awal 2020 lalu hingga saat ini belum ada penanganan. Hal itu mendesak guna mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap yang menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah.
Pasalnya, dari tiga syphon yang ada saat ini tinggal satu yang berfungsi, dua lainnya ditutup akibat patah. Padahal, Syphon berdiamter masing-masing dua meter ini mengalirkan pasokan air dari Bendung Gerak Serayu ke areal sawah ribuan hektar yang tersebar di Kecamatan Kesugihan, Jeruklegi, Cilacap Utara dan Tengah. Termasuk sebagai sumber air baku untuk IPA Kesugihan milik PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap. Syphon BC 9d D.I. Serayu tersebut melintang di bawah dasar sungai serayu dengan bentangan lebih dari 200 meter yang terhubung dari Desa Maos Lor Kecamatan Maos dan Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan.
Hal itu terungkap saat Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VIII, Teti Rohatinigsih melakukan kunjungan dapil (Kudapil) ke lokasi syphon BC 9d D.I. Serayu di Desa Bulupayung, Kecamatan yang mengalami kerusakan sejak awal 2020.
“Beberapa waktu lalu saya mendapat curhatan dari para Gapoktan terkait kondisi syphon yang rusak sejak awal 2020. Hari ini saya survai langsung ke lokasi syphon di Desa Bulupayung untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan, dan ternyata benar. Dari tiga syphon yang ada, sekarang tinggal satu yang berfungsi karena yang dua rusak,” ungkap Teti usai meninjau syphon di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kamis (25/1/2023).
Politisi Partai Golkar ini menyebutkan, syphon BC 9d di Desa Bulupayung ini menjadi andalan para petani di wilayah Kecamatan Kesugihan, Jeruklegi dan sekitarnya. Termasuk sebagai sumber air baku untuk IPA Kesugihan milik PERUMDAM Tirta Wijaya Cilacap.
“Bila tidak segera dilakukan penanganan perbaikan dikhawatirkan kerusakan syphon bertambah parah sehingga berakibat ketiga syphon tidak berfungsi sama sekali. Dampaknya petani akan kesulitan mendapatkan air untuk mengairi areal persawahan, rawan kekeringan sehingga mengganggu produksi padi,” bebernya.
Karenanya, Teti meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan perbaikan syphon BC 9d ini agar jaringan irigasi yang memasok air untuk pertanian tidak terganggu dalam rangka mendukung ketahanan pangan khususnya produksi beras nasional.
“Syphon ini memang mengalami kerusakan sejak awal 2020, namun waktu itu ada pandemi Covid-19 sehingga banyak pembangunan yang terkendala. Nah, sekarang pasca pandemi Covid-19 saatnya membangun, memperbaiki sarpras pertanian di Kabupaten Cilacap. Kita dorong pemerintah pusat segera merealisasikan penanganan syphon yang rusak ini. Karena Kabupaten Cilacap surplus beras dan jadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah. Dimana wilayah Kecamatan Kesugihan menjadi salah satu penyumbang produksi beras di Kabupaten Cilacap. Sehingga prrioritas sarpras pertanian harus diperbaiki secepatnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Bulupayung, Ahmad Badari berharap agar keluhan-keluhan dari masyarakat petani salah satunya penanganan syphon di Desa Bulupayung yang rusak agar segera direalisasikan.
“Karena petani di Desa Bulupayung khususnya dan Kecamatan Kesugihan dan sekitarnya pada umumnya sangat mengandalkan air untuk mengairi sawah yang berasal dari syphon. Dikhawatirkan bila tidak segera ditangani, kerusakan merembet ke syphon yang satu sehingga sama sekai tidak berfungsi. Dampaknya sawah jadi kesulitan air dan rawan kekeringan. Untuk itu kami mewakili masyarakat petani beraharap agar bu Teti mengawal dan perbaikan syphon dorealisasikan secepatnya,” harapnya.
Penanganan Sudah Diusulkan
Terpisah, Kepala Bidang Origasi dan Air Baku Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, Darwoko membenarkan, kondisi dua syphon BC 9d D.I Serayu di Desa Bulupayung yang mengalami kerusakan sejak awal 2020 tersebut sudah memprihatinkan dan sangat mendesak dilakukan perbaikan. Sedangkan kewenangan perbaikan syphon ada pada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak.
“Sudah rutin dibahas dalam rapat Komisi Irigasi (Komir). Sekretariat Komir melalui Bupati Cilacap juga sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Serayu Opak perihal perihal permohonan perbaikan Syphon BC 9d DI Serayu. Bahkan sudah dibahas bersama Komisi C di Jakarta,” kata Darwoko.
Hasilnya, kata Darwoko, tahun 2021 BBWS Serayu-Opak sudah mendesaian syphon dengan berbagai alternatif penanganan. Diantaranya membangun syphon baru, kemudian konstruksi jembatan dan rehab syphon lama.
“Dari berbagai pertimbangan kondisi alam, dari tiga alternatif penanganan syphon kita memberi masukan untuk menggunakan jembatan. Selain bisa meminimalisir gangguan alam saat pembangunan, nantinya jaringan irigasi ini juga bisa sebagai jalan inspeksi yang menghubungkan Kecamatan Kesugihan dan Maos. Meski hanya bisa dilalui sepeda motor, tapi sangat membantu para petani,” katanya.
Desain penanganan syphon sudah diusulkan BBWS Serayu-Opak ke Ditjen SDA Kementerian PUPR sejak akhir 2021, namun hingga kini anggarannya belum tersedia.
“Bila tidak segera ditangani, dikhawatirkan sisa satu syphon yang berfungsi bisa patah. Jika ketiga syphon sama sekali tidak berfungsi, maka pasokan air ke areal sawah di wilayah Kesugihan dan sekitarnya terhenti. Dampaknya lahan yang ada jadi sawah tadah hujan dan mengganggu produksi pertanian,” pungkasnya.
