CILACAP, (cIMED) – Polresta Cilacap melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi. Kegiatan tersebut digelar di Aula Rupatama Polresta Cilacap, Rabu (11/2/2026).
Penandatanganan diikuti Kapolresta Cilacap, Pejabat Utama, serta Kapolsek jajaran, dan turut disaksikan awak media. Perjanjian ini menjadi kesepakatan antara pimpinan dan jajaran pelaksana dalam mewujudkan target kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, serta sumber daya yang tersedia.
“Perjanjian kinerja ini bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi komitmen nyata untuk memastikan setiap program berjalan terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kabag Ren Polresta Cilacap Kompol Sugeng Hartono.
Perjanjian kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Melalui mekanisme ini, Kapolresta sebagai pemberi amanah menetapkan target yang harus dicapai oleh para kasatfung dan Kapolsek sebagai penerima amanah, lengkap dengan indikator kinerja yang jelas.
Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengukur capaian serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan kegiatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan bahwa seluruh rangkaian penandatanganan telah berjalan sesuai rencana.
Dokumen Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas di lingkungan Polresta Cilacap.
“Dengan adanya kesepakatan ini, setiap pejabat memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap target kinerja, sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Sugeng Hartono.
Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, di mana Polresta Cilacap mengundang media sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi sekaligus penegasan sikap anti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelayanan yang jujur dan profesional kepada masyarakat sepanjang 2026. (*)
